Sejak 2012, antrean kendaraan yang mengisi BBM di SPBU cukup banyak, bahkan mengular di beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan adanya kuota atau penjatahan BBM subsidi dalam APBN.

Program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan RFID kembali tertunda. Penundaan ini justru merugikan negara, karena peluang penyelewengan masih terbuka.

Meski belum ada yang ditetapkan tersangka dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditangkap 7 Februari lalu, polisi sudah mengantongi 7 orang diduga aktor di balik kasus penyelewengan 2 truk BBM yang mengangkut 16 ribu liter.

Kasus penimbunan solar menggunakan mobil modifikasi yang terjadi di Semarang masih terus didalami pihak kepolisian. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang mencari tahu SPBU mana saja yang terlibat penimbunan solar bersubsidi itu.

Penolakan naiknya harga gas elpiji 12 kg terus diteriakkan berbagai kalangan. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang bersuara lantang menolak kenaikan tersebut.

PT Pertamina (Persero) bersama Polsek Metro Menteng bekerjasama mengamankan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Penyelewengan BBM subsidi di Indonesia belum bisa dihentikan. Dalam setahun, setidaknya ada 2 juta kiloliter (KL) BBM subsidi yang diselewengkan.

Kementerian ESDM punya rencana baru mengendalikan konsumsi BBM. Salah satunya dengan larangan beli bensin dengan uang tunai. Beli bensin harus memakai voucher isi ulang.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM kembali mempunyai rencana untuk mengendalikan konsumsi BBM. Salah satunya dengan rencana larangan beli bensin dengan uang tunai. Kenapa?

Pemerintah menganggarkan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp 195 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut turun sekitar 2% dibandingkan anggaran subsidi BBM pada APBN Perubahan 2013 yang sebesar Rp 200 triliun.