Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia guna menyelamatkan nasib para TKI yang terancam hukuman mati? Jawabannya hanya satu, kemampuan untuk berdiplomasi tingkat tinggi secara elegan.

Polemik 'maaf' antara Menlu Marty Natalegawa dan Dubes Arab Saudi Abdulrahman Al Khayyath terkait kasus Ruyati tak dibicarakan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Persoalan tersebut bukan urusan kepala negara.

Parlemen Malaysia menyetujui resolusi yang menyerukan moratorium segera hukuman mati di negeri jiran itu. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan meja bundar di parlemen.

Pemerintah Arab Saudi menghormati keputusan Indonesia untuk moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Namun diharapkan ada dialog untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

Kecaman terus mengalir dari Indonesia terkait pemancungan TKI Ruyati di Arab Saudi. Namun kecaman itu sepertinya tidak berpengaruh banyak, sebab Arab Saudi tidak akan menghentikan sistem hukum yang sudah diterapkan sejak lama tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi Abdulrahman Mohammed Amen Al-Khayyat, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar membicarakan permasalahan TKI. Khususnya tentang moratorium TKI pada 1 Agustus 2011 nanti.

Kebijakan moratorium pengiriman TKI non-formal ke Arab Saudi, barangkali tak dapat berlangsung selamanya mengingat besarnya animo warga masyarakat bekerja di luar negeri. Tetapi TKI mendatang sebaiknya memiliki keterampilan teknis bidang lain.

"Semua pihak sebaiknya memberi ruang dan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (25/6/2011).

DPR yang paling berbangga hati dengan pembentukan Satgas TKI oleh Presiden SBY. DPR merasa rekomendasinya diperhatikan sepenuhnya.

Komnas Perempuan meminta pemerintah memperkuat kemampuan diplomasi untuk melindungi PRT di luar negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan pekerja migran.