RUU KUHP yang menjadi inisiatif pemerintah masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR dan diprioritaskan untuk rampung tahun 2015 ini.

Pembahasan Rancangan Undang-undang KUHP menjadi prioritas dalam program legislasi nasional DPR tahun ini. Namun kekhawatiran muncul bila UU KUHP yang baru nantinya justru melemahkan Undang-undang lainnya. ‎ 

Hampir satu tahun berlalu, pemerintah belum juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Peradilan Anak. Alih-alih menelurkan PP itu, Menkum HAM kini gencar mewacanakan revisi PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Wacana yang dilempar Menkum HAM Yasonna Laoly terkait revisi aturan remisi koruptor dikritik sejumlah pihak. Pasalnya Peraturan Pemerintah No 99/2012 belum efektif dalam pemberantasan korupsi.

Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi, terorisme, dan narkoba. Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritisi langkah KPK yang melepaskan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) ke Kejagung. 

Putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang diketok hakim Sarpin Rizaldi dinilai kontroversial. Putusan itu banyak menimbulkan perdebatan di publik. Institusi pengadilan juga dipertanyakan. 

Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenai putusan yang diketok hakim Sarpin Rizaldi tentang praperadilan Komjen Budi Gunawan. Komisioner KY Taufiqurahman Syahuri mengaku akan bergerak cepat menindaklanjuti laporan tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari PSHK, YLBHI, ILR, ICJR, LBH Jakarta, ICW dan Mappi FH UI melaporkan hakim Sarpin Rizaldi ke MA. Hakim Sarpin dinilai melakukan 2 pelanggaran serius.

Lima pegiat antikorupsi mendatangi ke KY untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Sarpin Rizaldi yang memutuskan status tersangka Budi Gunawan tidak sah.