Kisruh Munas Partai Golkar yang terbelah menjadi dua turut dibawa dalam rapat paripurna DPR. Adalah ketua DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, Aziz Syamsuddin, gerah dengan perintah agar Polri tak mengeluarkan izin untuk munas di Bali.

DPR menggelar sidang paripurna dengan agenda menetapkan revisi UU MD3 masuk ke dalam Prolegnas 2014. Namun, ada sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan aspek kedaruratan dari revisi ini.

DPR mengeluhkan Presiden Jokowi melarang para menteri dan pejabat setingkatnya menggelar pertemuan dengan lembaga wakil rakyat itu. Namun ketika seorang menteri Kabinet Kerja datang ke DPR, bukan sambutan, malam sindiran yang dilontarkan para anggota DPR.

Ketidakikutsertaan dan ketidakterlibatan DPD dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3 merupakan kesalahan.

Presiden Jokowi melarang para menteri dan pejabat setingkatnya untuk menggelar pertemuan dengan DPR untuk sementara waktu. Presiden Jokowi menunggu DPR solid.

DPR kembali menggelar rapat paripurna, kali ini pembahasannya soal pengesahan Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk Prolegnas dan menjadi inisiatif DPR. Rapat dihadiri seluruh fraksi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 334 orang.

DPR hari ini akan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan revisi UU MD3 masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. 

Instruksi dari Presiden Joko Widodo agar Menteri sementara tidak menghadiri rapat di DPR diprediksi akan selesai usai UU MD3 direvisi.

Revisi UU MD3 akan disahkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 di sidang paripurna esok hari. Pimpinan DPR optimistis bahwa revisi ini akan selesai sebelum 5 Desember 2014.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat edaran melarang menteri dan pejabat setingkat menghadiri pertemuan dengan DPR sebelum lembaga wakil rakyat itu benar-benar bersatu. Pemerintah baru boleh menghadiri RDP setelah revisi UU MD3 rampung.