Kuasa hukum Sutan Bhatoegana hanya dapat menghadirkan mantan anggota komisi VII DPR RI, Jhonny Allen Marbun sebagai saksi fakta dalam sidang praperadilan melawan KPK.

Kuasa hukum Sutan Bhatoegana berencana akan menghadirkan mantan ketua komisi VII tersebut dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Permohonan praperadilan ramai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel. Jajaran penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan hingga KPK harus menghadapi permohonan praperadilan yang dilayangkan pemohon. 

‎Hakim tunggal Asyadi Sembiring melanjutkan sidang praperadilan yang diajukan oleh Sutan Bhatoegana pada Rabu (8/4) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sutan Bhatoegana melalui kuasa hukumnya Eggi Sudjana meminta ganti rugi materiil Rp 10 miliar dan immateriil Rp 300 miliar kepada KPK atas penahanannya. KPK menganggap permintaan tersebut tidak berdasar.

Sidang praperadilan yang diajukan Sutan Bhatoegana tetap berlanjut meski sidang pokok perkaranya telah dimulai. Sidang kali ini beragendakan jawaban dari pihak termohon yaitu KPK.

‎Permohonan praperadilan Sutan Bhatoegana tetap dilanjutkan oleh hakim Asyadi Sembiring meski pokok perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).

Sempat menyatakan akan menggugurkan gugatan praperadilan Sutan Bhatoegana, PN Jaksel akhirnya tetap meneruskan praperadilan tersebut. Ternyata ada perbedaan penafsiran.

Hakim Asyadi Sembiring dari PN Jakarta Selatan memutuskan untuk melanjutkan proses sidang praperadilan Sutan Bhatoegana meskipun berkas perkara Sutan sudah masuk ke pengadilan Tipikor. Jika mengacu KUHAP, seharusnya praperadilan Sutan sudah otomatis gugur.

KPK mengalami banyak gugatan praperadilan dari tersangka korupsi. Di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), bagian bidang hukum KPK menjalani sidang beberapa kali.