detikNews

Hanura akan Uji Materi Keputusan Paripurna DPR Soal BBM ke MK

Partai Hanura melakukan aksi walk out (WO) saat voting tentang kenaikan harga BBM digelar. Kecewa karena aspirasinya tidak dihormati, partai ini pun akan menguji materi ke MK.

Sabtu, 31 Mar 2012 02:58 WIB

detikNews

Kompak Berbaju Hitam, FPDIP Ancam WO di Paripurna BBM

Menjelang voting kenaikan harga BBM, anggota FPDIP memilih berpakaian hitam. Eva Kusuma Sundari membenarkan pakaian tersebut instruksi partai sebagai bentuk kesiapan PDIP jika kalah dalam voting.

Jumat, 30 Mar 2012 20:46 WIB

detikNews

Priyo: Komisi III Jangan Ragu Dukung Pembangunan Gedung KPK!

"Kami minta Komisi III DPR tidak ragu-ragu mempertimbangkan ini dan menyetujuinya karena secara faktual ini dibutuhkan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Selasa, 28 Feb 2012 15:34 WIB

detikNews

Jimly Asshiddiqie Santai Tanggapi Isu Jadi Cawapres untuk Prabowo

"Oh gitu? Bukan soal tertarik atau tidak, masalahnya siapa yang mau menjagokan? Jangan terlalu dianggap serius," kata Jimly Asshiddiqie.

Rabu, 18 Jan 2012 14:09 WIB

detikNews

DPRD vs Bupati Kotawaringin Barat, Rakyat yang Rugi

DPRD Kotawaringin Barat menolak pelantikan Bupati Ujang Iskandar dan wakilnya Bambang Purwanto. Penolakan yang dianggap tak memiliki landasan hukum ini hanya merugikan rakyat Kotawaringin Barat sendiri.

Senin, 09 Jan 2012 04:03 WIB

detikNews

Bupati Kobar Ditolak DPRD, DPR: Pemerintah Harus Gelar Rekonsiliasi

Mendagri Gamawan Fauzi, telah melantik Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati Kobar. Namun DPRD Kobar menolak Ujang memimpin kabupaten di Kalimantan Tengah itu.

Jumat, 06 Jan 2012 08:59 WIB

detikNews

DPRD Kotawaringin Barat Tolak Bupati, Mendagri: Itu Tidak Logis

DPRD Kotawaringin Barat, resmi memutuskan penolakan pelantikan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Kamis, 05 Jan 2012 20:22 WIB

detikNews

Kasus Surat Palsu MK, Masyhuri Hasan Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan dituntut satu tahun enam bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kamis, 15 Des 2011 20:33 WIB

detikNews

ICW : Hak Interpelasi Moratorium Remisi Akal-akalan DPR

ICW menyebut legislator yang mendorong hak interpelasi di DPR terhadap keputusan Menkumham untuk menghentikan sementara remisi dan bebas bersyarat adalah mereka yang pro terhadap koruptor.

Senin, 12 Des 2011 04:24 WIB

detikNews

Investigasi MK Temukan Dugaan Masyhuri Hasan Palsukan Surat

Kasus pemalsuan surat MK No 112/PAN MK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 diduga dilakukan oleh Masyhuri Hasan, beberapa panitera perkara, panitera MK, Arsyad Sanusi, dan putrinya Neshawati.

Selasa, 29 Nov 2011 17:46 WIB