Ratusan warga Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Mojokerto menggelar aksi di balai desa setempat. Warga menuntut agar pembayaran ganti rugi proyek Tol Sumo (Surabaya - Mojokerto) segera dibayar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan dengan secara konsisten berkomitmen menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai amanat PP No. 63 tahun 2002. 

Cerita Gubernur Fauzi Bowo di arena politik dalam 24 jam terakhir bak melodrama. Apesnya, kisah di arena politik ini nyaris sama dengan cerita di panggung peradilan.

Jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) diblokir warga Bungurasih Utara, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Penyebabnya, keputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dianggap telah merugikan warga yang mengajukan gugatan terhadap proyek Tol Sumo.

Proses pembangunan proyek tol kerap molor bahkan terbengkalai. Selain pembebasan tanah alot, tanah yang sudah dibebaskan sering diklaim warga lagi.

Untuk ukuran tol sepanjang di bawah 10 Km, dana pembebasan lahan tol Kebon Jeruk-Ulujami relatif cukup besar dibandingkan lokasi-lokasi proyek tol lainnya.

Warga Dusun Sukorejo, Ngasem, Bojonegoro, memblokir jalur akses pembangunan lokasi proyek EPC 1 yang dilaksanakan oleh PT Tripatra rekanan Mobil Cepu Limited (MCL). Aksi warga ini dilakukan karena terganggu debu yang ditimbulkan dari proyek tersebut.

Pembangunan proyek jalan tol Kebon Jeruk-Ulujami (JORR W2) masih terkendala proses pembebasan lahan.

Bakal lokasi pembangunan Pelabuhan 'New Tanjung Priok' alias Pelabuhan Kalibaru sampai saat ini belum ada tanda-tanda kegiatan konstruksi.

Meski cuma makelar, tapi tidak mudah menanggulangi aksinya yang kerap memperumit proses pembebasan lahan lokasi proyek infrastruktur di berbagai daerah.