Aksi sweeping Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pada warga Malaysia membuat pemerintah Malaysia dan Presiden SBY bereaksi. Meski demikian, Bendera akan tetap meneruskan 'garis politik'-nya.

NIK sebagai prasyarat dalam DPT tidak hanya mendapatkan serangan dari pasangan calon Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. KPU turut menganggap keberadaan NIK sebagai sesuatu yang terlalu cepat digunakan dalam pemilu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilih bermodal KTP juga berdampak di luar negeri. Di Berlin, Jerman, ada beberapa WNI yang akhirnya bisa memilih, namun tentu saja modalnya Paspor, bukan KTP.

KPPS 04 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung meluluskan seorang pemilih yang membawa paspor dan fotocopy KTP. Maya, si pemilih itu pun diperbolehkan mencontreng tanpa harus menunggu pukul 12.00 WIB.

Pesta demokrasi hari ini akan dimulai pukul 07.00 waktu setempat. Seluruh WNI yang punya hak pilih diharapkan menggunakan suaranya untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Begitu juga para calon akan memberikan suara mereka.

MK telah memutuskan dibolehkannya penggunaan KTP atau paspor bagi WNI yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun khusus di Malaysia, PPLN Kuala Lumpur membolehkan WNI yang memiliki IC Merah atau Permanent Resident.

Jika tidak disosialisasikan dengan baik, keputusan MK soal penggunaan KTP dan paspor untuk mencontreng bisa menimbulkan keributan. Namun diprediksi, masalah yang terjadi tidak akan besar.

Keputusan MK soal penggunaan KTP dan paspor untuk mencontreng diprediksi akan menambah jumlah pemilih. Meski jumlahnya cukup signifikan, pilpres kali ini tidak akan kekurangan surat suara karena tingginya golput.

Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Bagaimana pelaksanaan teknisnya menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan penggunaan KTP dan paspor sebagai identitas untuk mencontreng dalam pilpres 8 Juli. Dengan waktu yang sangat sedikit, KPU langsung bergerak cepat menggelar rapat pleno.