detikNews

Fraksi PPP Setuju KPK Punya Penyidik Independen

Draf revisi UU KPK batal dibawa ke Rapat Paripurna hari ini. Fraksi PPP menyatakan bahwa pihaknya bukan menyetujui revisi UU No. 30 Tahun 2002 itu.

Kamis, 11 Feb 2016 14:40 WIB

detikNews

Jimly Minta Revisi UU Pilkada Pertegas Sanksi untuk Politik Uang

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie meminta revisi UU Pilkada merevisi sanksi untuk praktik politik uang. Apa argumentasinya?

Senin, 01 Feb 2016 20:29 WIB

detikNews

KPU, Bawaslu dan DKPP Laporkan Evaluasi Pilkada Serentak ke DPR

KPU, Bawaslu dan DKPP melaporkan Pilkada serentak 9 Desember ke komisi II DPR. Apa hasilnya?

Senin, 01 Feb 2016 17:46 WIB

detikNews

MK, Pasal 158 dan Keranjang Sampah

MK dengan tegas menerapkan Pasal 158 UU Pilkada terkait ambang batas selisih suara.

Kamis, 21 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Membongkar Mantra MK: Terstruktur, Sistematis dan Masif

Atas nama kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, MK membatalkan sebuah pilkada. Padahal sudah ada vonis pidana/PTUN. Adilkah?

Rabu, 13 Jan 2016 07:45 WIB

detikNews

Bagi-bagi Bibit Pala di Pilgub Sulteng, Longki-Sudarto Digugat ke MK

Kandidat terpilih digugat karena menyalurkan bibit pala yang dinilai sebagai kampanye terselubung.

Senin, 11 Jan 2016 19:12 WIB

detikNews

Begini Gaya Ketua MK Memimpin Sidang Puluhan Sengketa Pilkada

Masalah pilkada tak hanya menjadi masalah MK sendiri, bisa jadi pidana atau PTUN. Namun banyak pemohon tidak memperhatikan rambu-rambu itu.

Senin, 11 Jan 2016 10:24 WIB

detikNews

Ragam Pilkada, Dugaan Politik Uang hingga Biayai Bus Ziarah Warga

Husnul-Rubaie menduga pasangan nomor urut satu Sambari -Qosim membiayai perjalanan ziarah Wali Limo terhadap sejumlah warga. 

Kamis, 07 Jan 2016 18:08 WIB

detikNews

DKPP Putuskan Ketua Bawaslu Gorontalo Langgar Kode Etik dan Dipecat

DKPP melakukan sidang putusan atas 3 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 penyelenggara pemilu, salah satunya yakni Ketua Bawaslu Gorontalo.

Senin, 28 Des 2015 19:54 WIB

detikNews

Vonis DKPP Dianulir MA, Jimly: Pengadilannya Ngawur

Penyelenggara KPU yang dihukum DKPP dianulir MA.

Senin, 28 Des 2015 17:43 WIB