PKB membantah telah melakukan pelanggaran saat kampanye di Istora Senayan, Minggu (22/3/2009) seperti ditudingkan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini. Meski demikian, PKB meminta maaf jika selama kampanye ada kekurangan.

Bawaslu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Caleg Golkar Agung Laksono. Bawaslu akan menyerahkan kasus itu ke Panwaslu DKI Jakarta.

Ketua DPR Agung Laksono dilaporkan ke Bawaslu oleh Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia. Calon anggota legislatif Partai Golkar ini dilaporkan atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Panwaslu Kota Bekasi menemukan sebanyak 14 juta surat suara cacat yang dicetak CV Ganeca Exact. Surat suara itu telah dikirim ke Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ratusan calon legislatif (caleg) Partai Golkar berkumpul dalam pertemuan nasional se-Indonesia. Pada kesempatan yang hanya digelar sehari  ini, Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono memaparkan hasil survei partai Golkar kepada para caleg.

Menurut Panwaslu DKI Jakarta, Partai Demokrat dan Partai Golkar telah melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan memasang alat peraga kampanye di daerah terlarang. Namun KPUD Jakarta tak bisa memberi sanksi, hanya bisa menegur saja.

KPU beranggapan caleg yang menjadi peserta tender surat suara tidak melanggar undang-undang.  Mereka mengaku tidak menemukan satu pasal pun dalam UU yang mengatur larangan caleg menjadi peserta tender.

Caleg Partai Merdeka Dapil DKI Jakarta I nomor urut 1, Murdani, kedapatan menjadi peserta pemenang tender surat suara. Murdani memutuskan perusahaannya tidak jadi ikut serta mencetak surat suara.

75 Persen kasus pidana pemilu di DKI Jakarta dihentikan alias di-SP3. Alasannya tidak cukup barang bukti.

Mekanisme suara terbanyak membuat caleg saling bersaing. Hal ini juga terjadi di DKI Jakarta. Pelanggaran kampanye oleh caleg seringkali dilaporkan oleh caleg lainnya dari 1 parpol.