Komisi III DPR hari ini bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun pimpinan KPK yang hadir adalah Abraham Samad dan Zulkarnaen.

Fraksi Partai Demokrat (PD) tak teken hak interpelasi anggota DPR ke Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga BBM. Sikap Demokrat itu mendapat apresiasi dari PDIP sebagai pengusung Joko Widodo sebagai presiden.

Revisi UU MD3 yang awalnya dikebut oleh DPR kini tipis kemungkinan selesai pada 5 Desember 2014. Muncul dugaan bahwa tarik ulur revisi ini dipengaruhi oleh kondisi Partai Golkar yang kisruh menjelang Munas. Benarkah?

Fraksi PDIP memperjuangkan revisi UU MD3 untuk selesai sebelum anggota DPR memasuki masa reses. Namun, di sisi lain PDIP melihat ada upaya pembiaran secara sengaja agar revisi ini tidak kunjung diselesaikan.

Sidang paripurna DPR memutuskan untuk mengembalikan revisi UU MD3 ke Badan Legislasi untuk dibahas bersama DPD. Keputusan ini disambut baik oleh DPD yang siap menyelesaikan revisi ini sesuai ritme DPR.

Sejumlah anggota DPR dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang hak interpelasi ke Presiden Joko Widodo. Fraksi Partai Demokrat tak ikut-ikutan, melainkan beberapa anggotanya mengajukan hak bertanya.

Revisi UU MD3 ditunda masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 dan dikembalikan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dibahas lagi. Baleg pun berencana mengundang DPD untuk bersama-sama membahas revisi.

Revisi UU MD3 ditunda masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 dan kembali dibahas di Badan Legislasi DPR. PKB menduga DPR kembali akan menemui kebuntuan.

Fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat plus PAN tidak hadir di rapat pleno Komisi III membahas jadwal uji capim KPK. Alasan ketidakhadiran itu karena KIH menunggu UU MD3 selesai direvisi.

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ‎masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Paripurna mengembalikan pada Badan Legislasi untuk menggelar rapat kembali soal posisi UU MD3 sebelum dibahas.