Carut-marutnya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) membuat semua pihak khawatir akan keberlangsungan pemilu 2009. KPU Pusat memberi dead line KPUD kabupaten/kota untuk merevisi DPT yang bermasalah hingga 30 Maret.

KPU belum juga mengirimkan undangan klarifikasi perbedaan DPT dengan PDI Perjuangan. Padahal Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo, berharap KPU serius, tidak sekedar bicara.

Meski perbaikan data pemilih sangat mungkin mengubah jumlah pemilih, namun jumlah surat suara tidak akan ditambah maupun dikurangi. KPU tetap menggunakan data DPT resmi yang ditetapkan setelah Perpu sebagai dasar penyediaan surat suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersedia memperbaiki data pemilih jika memang terjadi kesalahan. Perbaikan akan dilakukan hingga hari H pemilu 9 April.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar  telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Hasilnya disepakati untuk membangun koalisi.

PN Jakarta Pusat diminta mengeluarkan surat perintah kepada KPU untuk pemutakhiran DPT. Pemutakhiran DPT sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai dugaan kecurangan pemilu terkait tidak validnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim tidak bisa jadi dasar penundaan pemilu. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk tim asistensi untuk memuktahirkan dan validasi DPT.

Tidak beresnya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 banyak mendapat kritikan. Bahkan usulan untuk menunda pemilu pun sempat muncul.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) banyak menerima kritik terkait keruwetan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009. Padahal, kesuksesan Pemilu bukan saja ditangan KPU tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kisruh soal DPT menghujam KPU. Bahkan berujung pada permintaan penundaan pemilu. Tudingan pun muncul, kubu oposisi memainkan isu ini. Tapi hal ini dibantah.