Samadikun Hartono, obligor BLBI yang nakal konon telah ditangkap di Singapura. Namun sas sus itu dibantah Kapolri.

Tugas Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto telah diajukan  akan diperpanjang kepada Presiden. Meski masih menunggu persetujuan pengusulan tersebut, Muchtar mengaku sudah bersiap melaksanakan tugasnya.

Tim bersama kajian kasus BLBI telah menetapkan dua gagasan guna penyelesaian kasus ini. Salah satu gagasan tersebut adalah upaya paksa badan (gijzeling) terhadap  obligor yang belum melunasi hutangnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK masih belum bebas dari intervensi politik. Atas tudingan tersebut, KPK membantahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih berada di bawah intervensi politik. Pasalnya, masih ada kasus-kasus yang belum tuntas penyelesaiannya oleh KPK.

Departemen Keuangan menargetkan penjualan aset dari 8 obligor BLBI yang ditanganinya sebesar Rp 654 miliar di tahun ini. Total nilai utang 8 obligor itu mencapai Rp 2,297 triliun.

Vonis penjara 20 tahun bagi jaksa yang terlibat kasus suap BLBI, Urip Tri Gunawan, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Urip pun segera dipecat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menjelang satu hari deklarasi capres dan cawapres SBY-Boediono, 15 orang dari Aliansi Anak Bangsa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menolak Boediono untuk mendampingi SBY.

Kejaksaan menetapkan telah menyelesaikan semua kasus terkait KLBI/BLBI. DPR mempertanyakan ketetapan hukum mengenai pemberian SKL yang diberikan kepada beberapa obligor terkait KLBI/BLBI.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Antasari Azhar pernah menyatakan tidak akan kembali membuka kasus BLBI. Hal tersebut terungkap dalam rapat konsultasi penyelesaian kasus KLBI/BLBI antara DPR dengan Kejaksaan Agung.