Turunnya penilaian BPK RI terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jatim menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menjadi evaluasi.

Rapat gabungan di DPR mencuatkan adanya masalah anggaran yang cukup serius, yang belum teratasi untuk 269 Pilkada 2015.

"Ya memang mesti WDP. Dari dulu juga gitu kok," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Janedri sudah lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Sekjen MK. Diharapkan penggantinya bisa membawa nama MK lebih harum.

"222 daerah atau 82,53% telah melakukan penandatanganan NPHD. 47 daerah atau 17,47% dalam proses," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD bersama Ahok serta Wagub Djarot semula mengagendakan pembahasan LHP-BPK RI. Namun tidak ada pembahasan tersebut dalam rapat.

Kemenkum HAM mendapatkan hasil WTP DPP dari BPK. Menkum HAM Yasonna H Laoly meminta kesalahan dalam pengelolaan uang negara tidak diulang.

Kominfo menjadi satu dari tujuh kementerian/lembaga&lrm; yang disebut Presiden Jokowi mendapat <em>opini disclaimer</em> saat menerima laporan keuangan dari BPK. Menkominfo Rudiantara pun malu dengan penilaian itu.

Kominfo menjadi satu dari tujuh kementerian/lembaga&lrm; yang disebut Presiden Jokowi mendapat opini disclaimer saat menerima LKPP Tahun 20&lrm;14&lrm; dari BPK. Menkominfo Rudiantara pun malu dengan penilaian itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 dari BPK. Laporan tersebut menyatakan keuangan pemerintah dalam opini Wajar Dengan Pengecualian, yang anehnya mendapat tepuk tangan dari peserta.