Pusat Pelaporan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan publik, bahwa UU Pencucian Uang tengah menghadapi ancaman. Adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar yang melakukan gugatan. 

Dua hakim adhoc yakni Slamet Subagyo dan Joko Subagyo mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Anas Urbaningrum. 

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi UU Pencucian Uang yang diajukan Akil Mochtar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terdakawa Ahmad Fathanah dan jaksa penuntut umum dalam kasus suap impor daging. Fathanah pun tetap divonis 16 tahun penjara.

Pimpinan KPK menyatakan Anas Urbaningrum akan dituntut maksimal, salah satunya karena dugaan menghalangi proses penegakan hukum. Anas juga membantah telah melakukan obstruction of justice.

Anas Urbaningrum akan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan besok. Saat ini, surat tuntutan untuk Anas sudah rampung disusun jaksa KPK.

Proses persidangan Anas Urbaningrum segera memasuki tahap penuntutan. Setelah melewati rangkaian persidangan, KPK menegaskan akan mempertimbangkan untuk menuntut Anas dengan hukuman maksimal.

Polri menyerahkan seluruh penyidikan kasus narkotika dua anggotanya kepada pihak Malasyia. Namun, untuk dapat menelusuri jejaring narkotika secara menyeluruh, bisa diterapkan TPPU. Mungkinkah?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar tidak akan hadir dalam persidangan gugatan UU Pencucian Uang di MK. Akil adalah pemohon uji materi UU itu.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar menggugat UU Pencucian Uang ke MK. Permohonannya disusun dalam berkas setebal 292 halaman yang ternyata masih banyak kekurangan. Akil tidak hadir dalam sidang tersebut.