Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dipertontonkan berbagai kasus sepele yang masuk ke pengadilan. Hal ini dinilai karena terjadi perbedaan pemahaman hukum di tubuh penyidik Polri.

AAL dinyatakan terbukti melakukan pencurian sandal. Hakim tidak mengenai AAL pidana penjara melainkan dikembalikan ke orang tuanya. Menurut Ketua MK Mahfud MD, keputusan pengadilan sudah tepat.

Proses hukum yang tidak adil dan tak manusiawi menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Lalu timbullah gerakan rakyat untuk mencibir ketidakadilan itu. 1.000 Sandal untuk Kapolri misalnya.

KPAI menyatakan kecewa terhadap pertimbangan hakim yang mengabaikan prosedur perkara.

Terdakwa kasus pemalsuan surat MK Masyhuri Hasan dituntut 1,5 tahun penjara oleh Jaksa. Saat membacakan surat pembelaan diri, Masyhuri meneteskan air mata serta membantah tuduhan jaksa.

Sidang ketiga penembakan guru ngaji Riyadhus Sholihin, yang dilakukan Briptu Eko Ristanto, anggota reskrim Polres Sidoarjo, digelar. Sidang ini beragenda pembacaan tanggapan nota keberatan (eksepsi) yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa.

Sejumlah warga Papua, menggugat Pertamina, BP, dan PT BKS atas kebakaran hutan yang mengakibatkan tanaman sagu warga rusak. Mereka menuntut ganti rugi Rp 620 miliar.

Sidang perdana penembakan guru ngaji asal Desa Sepande, Candi, Sidoarjo, Riyadhus Sholihin, yang dilakukan Briptu Eko Ristanto, anggota reskrim Polres Sidoarjo, dijaga ketat ratusan polisi.

Untuk kesekian kalinya, wajah DPR kembali tertampar. Adalah Busyro Muqoddas, Ketua KPK saat ini yang menyindir keras gaya perilaku para anggota dewan.

Dua tahun terakhir, hukum Indonesia bak kisah sinetron Meja hijau menampilkan ketidakadilan, dan skenario-skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum.