detikNews

Golkar Tak Setuju Bawaslu Diberi Kewenangan Bubarkan Parpol

Fraksi Partai Golkar di DPR menolak usulan agar Bawaslu diberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik.

Rabu, 07 Des 2016 19:23 WIB

detikNews

Ketua DPR: Usul agar Bawaslu Bisa Bubarkan Parpol Perlu Dikaji Lagi

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan masih mengkaji terlebih dahulu soal usulan penguatan Bawaslu untuk mengajukan pembubaran parpol.

Rabu, 07 Des 2016 18:57 WIB

detikNews

Ini Saran Ketua DKPP soal Peradilan Khusus Pemilu

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie memberikan beberapa saran terkait lembaga peradilan khusus untuk atasi sengketa Pemilu.

Rabu, 07 Des 2016 18:55 WIB

detikNews

NasDem: Usul Bawaslu Bisa Bubarkan Parpol Terlalu Prematur

Johny mengatakan klausul pembubaran parpol tetap mengacu UU yang ada saat ini. Menurutnya, terlalu prematur memberikan kewenangan tersebut kepada Bawaslu.

Rabu, 07 Des 2016 16:41 WIB

detikNews

DKPP Usul Bawaslu Punya Hak Bubarkan Parpol, PAN: Perlu Analisa Lebih Jauh

Fraksi PAN menilai perlu analisa lebih jauh soal alasan tersebut.

Rabu, 07 Des 2016 15:58 WIB

detikNews

DKPP: Bawaslu Sebaiknya Punya Wewenang Bubarkan Partai

"Saat ini pembubaran ada di tangan pemerintah. Ini jeruk makan jeruk. Partai pemenang bisa membubarkan partai lawannya," kata Prof Jimly.

Rabu, 07 Des 2016 12:53 WIB

detikNews

Ketua DKPP: Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilu Lebih Menakutkan

Hari ini, Pansus RUU Pemilu melaksanakan rapat dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU.

Rabu, 07 Des 2016 11:10 WIB

detikNews

DPR Akan Hidupkan Lagi 22 Pasal Inkonstitusional terkait Pemilu

MK telah mematikan 22 pasal yang terkait penyelenggaraan pemilu karena inkonstitusional. Sayang, pasal-pasal itu malah akan dihidupkan lagi oleh DPR.

Kamis, 03 Nov 2016 13:31 WIB

detikNews

Paslon Wali Kota Batu Deklarasi Siap Terpilih dan Tidak

Pasangan calon (Paslon) wali kota-wakil wali kota maju Pilkada Kota Batu 2017 kompak mendeklarasikan untuk siap terpilih dan tidak terpilih.

Sabtu, 29 Okt 2016 16:37 WIB

detikNews

Mendagri: Draf RUU Pemilu dari Pemerintah Berisi 5 Sampai 6 Poin Krusial

Rancangan Undang-undang tentang Pemilu (RUU Pemilu) belum dibahas DPR karena drafnya belum diserahkan oleh pemerintah.

Kamis, 20 Okt 2016 16:51 WIB