DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masuk ke dalam program legislasi nasional (2014).

PDIP meminta Komisi III menunda fit and proper test calon pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas karena UU MD3 belum selesai direvisi. Hal itu terkait kehadiran PDIP dan dua fraksi lainnya di rapat komisi. Namun saran itu ditolak oleh pimpinan Komisi III.

Munas IX Golkar telah menetapkan sejumlah keputusan usai DPD-DPD menyampaikan pandangan umum. Keputusan itu antara lain tentang pemecatan sejumlah kader dan menyatakan Golkar tetap di KMP.

Revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya diketok dalam rapat paripurna untuk mulai dibahas dalam Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Hanya tersisa dua hari UU itu dibahas sebelum 'deadline' 5 Desember.

Juru bicara Partai Demokrat Benny Kabur Harman menginterupsi sidang paripurna DPR yang membahas revisi UU MD3. Dia menyebut ada 60 anggota DPD mengajukan hak bertanya kepada Jokowi.

DPR hari ini menggelar paripurna untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam prolegnas 2014. Ada 280 anggota dewan yang hadir dari 560 dalam sidang paripurna ini.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berencana menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (3/12/2014) besok.

Rapat konsultasi pengganti Bamus tela‎h selesai membahas kelanjutan revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Permintaan DPD agar Badan Legislasi (Baleg) DPR ikut merevisi materi dalam 13 pasal di Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi bahan pertimbangan DPR.

Mengaku belum mendapatkan konfirmasi langsung, Gerindra akan menjatuhkan sanksi pemecatan bila mendapatkan informasi akurat bahwa memang benar Fuad yang ditangkap KPK.