Namun niat pemerintah untuk segera menghelat pemilu begitu kuat. Tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan misalnya, lahir Undang-undang nomor 27 tahun 1948 tentang pemilihan umum.

Putri Gus Dur, Anita Wahid mendatangi gedung KPK. Anita yang didampingi beberapa aktivis anti korupsi itu datang untuk menyerahkan petisi dukungan ke KPK agar pembahasan RUU KUHAP ditunda.

Sekelompok aktivis pengendalian tembakau mengingatkan untuk tidak memilih calon anggota legislatif (caleg) yang tidak pro kesehatan dalam pemilu mendatang. Menurut mereka, kesejahteraan tak mungkin tercapai tanpa kesehatan yang baik.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan komitmen partainya terhadap pemberantasan korupsi. Capres Gerindra ini mengaku sudah keliling Indonesia dan sampai pada satu kesimpulan, rakyat sudah muak dengan perilaku pejabat korupsi.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara panjang lebar tentang arah kebijakan Partai NasDem terkait penegakan hukum di Indonesia.

PKS tengah berjuang menaikkan elektabilitas setelah digoyang kasus korupsi yang menimpa eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Jelang Pemilu, perlahan elektabilitas PKS mulai merangkak naik, lalu seperti apa komitmen PKS terhadap pemberantasan korupsi saat ini?

Presiden SBY menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri KIB II. SBY kembali mengingatkan para menteri untuk tetap fokus menjalankan tugas negara menjelang Pemilu 2014 ini.

"Dari ketentuan undang-undang ini, orang bisa dihukum gantung, hukum mati dan bisa dipenjara. Apakah arif dan bijaksana dalam dua bulan mengejar hal seperti itu?" kata mantan Ketua MA Bagir Manan.

Kemendagri melihat banyak kasus ketidakharmonisan pemimpin daerah dengan wakilnya. Jumlahnya mencapai 93 persen.

Kemendagri mendorong agar bupati dan wali kota di Indonesia dipilih oleh DPRD. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan hal ini penting untuk efisiensi pemerintahan.