detikNews

Dicukur MK, KY Minta Maaf

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencukur gundul kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY) akan mengakibatkan kekosongan hukum.

Kamis, 24 Agu 2006 17:01 WIB

detikNews

MA dan KY Diminta Segera Ajukan Revisi UU ke DPR

Komisi III DPR meminta MA dan KY segera mengajukan usulan revisi UU MA dan UU KY. Hal ini dimaksudkan agar revisi kedua UU itu menjadi prioritas dalam prolegnas 2007.

Jumat, 11 Agu 2006 14:41 WIB

detikNews

3 Menteri Serahkan UU PA ke Aceh

Mendagri Moh. Ma'ruf, Menkominfo Sofyan Djalil dan Menteri PAN Taufiq Efendi mewakili pemerintah menyerahkan UU Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Aceh.

Kamis, 03 Agu 2006 14:52 WIB

detikNews

KY Optimis Revisi UU No 22/2004 Jadi Prioritas DPR

Usulan Perpunya ditolak pemerintah tidak membuat Komisi Yudisial (KY) patah semangat. KY yakin revisi UU No 22/2004 tentang KY menjadi skala prioritas di DPR.

Rabu, 12 Jul 2006 17:24 WIB

detikNews

UU KY Diusulkan Direvisi

Mahkamah Agung (MA) berencana merevisi UU 5/2004 tentang MA. Komisi Yudisial (KY) tidak mau kalah. Mereka juga akan merevisi UU 22/2004 tentang KY.

Kamis, 06 Jul 2006 17:52 WIB

detikNews

UU MA 5/2004 Akan Direvisi

MA akan merevisi UU 5/2004. Revisi memprioritaskan poin pembatasan perkara yang akan diajukan ke kasasi dan pengawasan terhadap hakim.

Kamis, 06 Jul 2006 17:06 WIB

detikFinance

Pemerintah dan DPR Harus Segera Terbitkan Revisi UU Migas

Pemerintah dan DPR didesak segera membahas dan menerbitkan revisi UU Migas. Kewenangan penetapan harga sektor hilir migas dikembalikan ke tangan pemerintah.

Senin, 05 Jun 2006 21:55 WIB

detikNews

Meski Demo Marak, Pemerintah Tetap Revisi UU Naker

Pemerintah akan tetap merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meskipun aksi turun jalan ribuan buruh terjadi saban hari.

Selasa, 28 Mar 2006 16:50 WIB

detikNews

Samakan Visi di MK, Depkominfo Janji Revisi PP Penyiaran

Meski menolak menunda pemberlakuan PP Penyiaran, pemerintah berkomitmen untuk merevisi pasal-pasal PP tersebut yang kontroversial.

Jumat, 24 Feb 2006 14:41 WIB

detikNews

DPR Tak Akan Respons Surat Ketua MK Soal BBM

DPR tidak akan merespons surat Ketua MK kepada Presiden terkait dasar hukum penetapan kenaikan harga BBM. Alasannya, DPR hanya pihak yang diberi tembusan dalam surat tersebut.

Jumat, 14 Okt 2005 14:01 WIB