Anggota DPRD Kota Solok, Marwansyah, harus merasakan dinginnya lantai bui selama 6 bulan. Sebab, politikus PD yang ingin meneruskan masa kerjanya hingga 2019 itu menyebar money politics dengan uang APBD.

Tiga kotak surat suara Dapil I kota Samarinda dilaporkan hilang pagi tadi. Padahal, 3 kotak suara itu digunakan untuk penghitungan ulang suara hasil Pileg, Sabtu (5/7/2014) mendatang, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Survei yang dilakukan IFES dan Lembaga Survei Indonesia menemukan mayoritas masyarakat memilih calon legislatif (caleg) dibanding partai politik (parpol). Masyarakat pun lebih banyak memilih laki-laki ketimbang perempuan untuk menjadi perwakilannya di pemerintahan.

DPP Partai Golkar memberhentikan tiga orang kadernya karena dianggap 'mbalelo' dengan keputusan partai, yaitu Agus Gumiwang, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah. Dua diantaranya yaitu Agus dan Nusron adalah caleg terpilih DPR 2014-2019.

Golkar memecat tiga orang kadernya lantaran dianggap 'mbalelo' mendukung Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu Agus Gumiwang, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah. Agus dan Nusron adalah caleg terpilih DPR 2014-2019, mungkinkah keduanya batal jadi anggota DPR?

Saat kampanye di Batam, Kepulauan Riau, cawapres nomor urut 2 Hatta Rajasa menerima dukungan dari berbagai komunitas. Salah satu komunitas yang mendeklarasikan dukungannya terdiri dari caleg-caleg yang kalah dalam Pileg.

MK hanya memiliki waktu hingga 30 hari sejak tanggal 23 Mei 2014 lalu untuk menyelesaikan 707 sengketa hasil Pileg 2014. Ribuan suara dari puluhan dapil diperebutkan setiap parpol..

Mahkamah Konstitusi (MK) dikepung ratusan caleg gagal, baik yang bermimpi duduk di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Gedung MK pun mendadak ramai bagai pasar malam.

Kader Muda Partai Golkar di Jawa Timur siap memanaskan mesinnya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Jika ada yang membelot ke pasangan Jokowi-Kalla, DPD Golkar Jatim akan memberikan sanksi.

Pasca penetapan hasil perolehan suara dalam Pileg, Mahkamah Konstitusi menerima ratusan gugatan sengketa dari seluruh Indonesia. Di antara provinsi lainnya, Jabar tercatat yang paling banyak mengajukan sengketa perselisihan dimana tercatat ada 85 gugatan.