Kapolri masih menunggu hasil penyidikan demo anarkis yang berujung kematian Ketua DPRD Sumut. Setelah menerima hasil penyidikan, Kapolri baru bisa memberi keputusan terhadap desakan agar Kapolda Sumut dicopot.

Kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan ironi demokrasi yang harus dihentikan.

Usulan pencopotan Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Sukarna pasca tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat terus bergulir. Namun pencopotan itu dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah.

Polisi telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus demonstrasi pembentukan Provinsi Tapanuli yang berujung meninggalnya Ketua DPRD. Seorang tersangka baru berhasil dibawa ke Poltabes Medan.

Meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan duka bagi warga provinsi ini. Sebagai penanda, bendera setengahtiang terlihat terpasang, tetapi hanya di dua tempat, di Gedung DPRD Sumut dan di rumah duka.

Yuddy Chrisnandi mengaku prihatin atas insiden yang menimpa Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. Karena Aziz meninggal saat menjalankan tugas, Golkar harus memberikan penghargaan dan mendorong pengusutan kasusnya sampai tuntas.

Komisi Hukum DPR membentuk Tim Penyelidikan Kasus DPRD Sumut. Hal ini merupakan respon DPR atas penghinaan institusi Dewan yang juga memakan korban jiwa Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat.

Partai Golkar menduga ada pembiaran dalam demo anarkis yang berujung meninggalnyaKetua DPRD Sumut. Jika ini terbukti, Kapolda Sumut, Irjen Drs Nanan Soekarna harus dicopot dari jabatannya.

Perwakilan 17 ormas Islam dan empat partai politik di Sumut meminta polisi segera bertindak nyata selama 2 X 24 jam menangani kasus demonstrasi yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut.

Mendagri Mardiyanto pun meminta Gubernur Sumut Syamsul Arifin agar mencegah terjadinya konflik horizontal. Mardiyanto pun akan meninjau pemekaran Provinsi Tapanuli.