Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya harus bekerja ekstra dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta. Bagaimana tidak, saksi yang harus diperiksa‎ mencapai ratusan orang.

Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, meyakini Panitia Hak Angket DPRD telah mendapatkan bukti paling konkret tentang pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Ahok dinilai telah melakukan pelanggaran etika dan hukum.

Dari 21 orang saksi yang dipanggil polisi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di DKI, hanya 12 orang saja yang memenuhi panggilan. Jika dalam panggilan kedua tidak juga hadir, polisi bakal melakukan upaya paksa.

Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan UPS di 49 SMA di DKI Jakarta.‎ Tidak hanya pejabat di tingkat Dinas Pendidikan Menengah DKI Jakarta, tetapi juga hingga level anggota dewan.

Tujuh orang saksi diperiksa penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan korupsi pengadaan UPS di DKI Jakarta. Dari ketujuh orang tersebut, hanya Alex Usman yang tidak hadir.

Menurut Hardi, perlahan tapi pasti, Ahok akan mengurangi ucapan kasarnya dan masyarakat Jakarta akan terbiasa. Menurutnya, masyarakat harus melihat pada kinerja Ahok dan tak banyak memperdebatkan etika komunikasi politiknya.

Ketua Panitia Pengadaan bus TransJakarta tahun 2013, Setiyo Tuhu, dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan. PNS Dishub DKI ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada proses pengadaan bus TransJ.

Bekas Sekretaris Dishub, Drajad Adhyaksa dengan 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta terkait korupsi pengadaan bus TransJ. Eks anak buah Udar Pristono tidak mengajukan banding atas putusan yang lebih rendah 5 tahun dari tuntutan Jaksa.

Bekas Sekretaris Dishub Jakarta, Drajad Adhyaksa, dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Bawahan Udar Pristono ini terbukti melakukan penyimpangan sehingga terjadi korupsi pada pengadaan bus TransJakarta tahun 2013.

Perseteruan DPRD DKI dan Gubenur DKI Basuki T Purnama terkait Rancangan APBD 2015 masih terus berlangsung. DPRD mengkritik sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tak sesuai penanganannya.