Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dinilai bisa membuat aturan pelaksana untuk menindaklanjuti putusan MK yang membolehkan calon independen ikut pilkada.

Calon independen dalam pilkada telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini tak perlu dianggap sebagai ancaman bagi partai politik.

DPR akhirnya mensahkan revisi UU 34/1999 tentang DKI Jakarta menjadi UU 34/2007. UU yang baru tersebut tidak mempengaruhi tahapan pilkada yang sedang berjalan.

KPUD selalu jadi sasaran tembak karena DPT yang bermasalah. Padahal DPT dibikin Dukcapil Pemprov DKI. Jadi lebih baik KPUD saja yang mengurus DPT.

Aksi demo tak melulu merugikan. Setidaknya, bagi sejumlah warga DKI yang bergabung dalam demonstrasi mendukung munculnya calon independen dalam Pilkada DKI.

Wacana munculnya cagub boneka agar Pilkada DKI dapat terus berlanjut dikhawatirkan memunculkan pembangkangan publik.

Jumlah pemilih golongan putih alias golput diramalkan meningkat pada Pilkada DKI Jakarta 2007. Apalagi jika calon yang bertarung cuma dua pasang.

Tidak dilirik PDIP sebagai cagub DKI Jakarta, tidak membuat Faisal Basri patah semangat. Faisal akan berjuang menjadi gubernur DKI sebagai calon independen.

Koalisi Jakarta terus memilah calon pendamping Fauzi Bowo alias Foke untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 8 Agustus 2007. PPP, partai yang tergabung dalam Koalisi Jakarta menetapkan pendamping Foke pada 27 Mei 2007.

Belum rampungnya revisi UU 34/1999 tentang DKI Jakarta tidak bisa menjadi alasan untuk mengulur pelaksanaan Pilkada pada 8 Agustus mendatang.