Di tengah padatnya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Demi siapa?

DPR masih tetap berniat merevisi UU Pilkada dan UU Parpol terkait partai politik yang bersengketa jelang Pilkada meski tidak ada sambutan baik dari pemerintah. Pimpinan akan rapat sore hari ini untuk kembali membahas rencana tersebut.

Tim ekonomi Jokowi-JK terus menerus dapat sorotan, kini dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Kondisi ekonomi saat ini mendapatkan lampu kuning dan harus segera ada langkah darurat.

Anggota DPR Meutya Hafidz yang merupakan pecinta burung siap mengampanyekan hastag #SaveSiJambulKuning ke komunitas pecinta burung.

"Kegaduhan kan kalau kita mengubah jadwal. Tidak akan, kegaduhan apa?" ujar Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).

DPR berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengubah aturan soal pencalonan di Pilkada karena ada dua partai politik yang masih bersengketa yaitu PPP dan Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat hal itu tidak diperlukan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan masih ada kesempatan bagi partai Golkar untuk mengikuti pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Dia berharap partai beringin itu bisa segera menyelesaikan konflik di internalnya.

Hukuman mati yang tadinya merupakan pidana pokok kemungkinan berubah jadi pidana alternatif usai UU KUHP direvisi. Fraksi PPP menolak 'penghapusan' ini.

Jembatan Ir Soekarno di Kota Manado, Sulawesi Utara yang sempat mangkrak hampir 12 tahun akan diresmikan Mei 2015.

DPR periode 2014-2019 memperbanyak masa reses hingga 5 kali dengan dalih lebih memperhatikan konstituen. Namun hal ini berakibat waktu pembahasan Rancangan/Revisi Undang-undang (RUU) lebih sedikit dan terancam molor.