Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meluncurkan sistem layanan sertifikasi halal online yang diberi nama CEROL- SS 23000.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meluncurkan sistem layanan sertifikasi halal online yang diberi nama CEROL- SS 23000 (Certification Online – Service System 23000).

Meningkatnya jumlah produk bersertifikasi halal tentunya jadi keinginan umat muslim di dunia. Seperti yang terjadi di India, makin banyak produk yang mendapatkan sertifikat halal. Tentu saja hal tersebut melegakan warga muslim di negaranya.

Saat memilih minyak zaitun di pasar swalayan, seringkali kita bingung dengan jenis-jenisnya. Ada yang bernama 'olive oil' saja, tapi ada pula yang berlabel 'extra virgin', 'extra light', dan sebagainya. Apa yang membedakan?

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim. Karenanya, sertifikasi halal sudah seharusnya disosialisasikan secara luas. LPPOM MUIpun rutin adakan beragam kegiatan, seperti yang dilaksanakan di Universitas Djuanda Bogor pada Rabu lalu.

Menjaga kualitas makanan halal harus selalu dilakukan. Perlu kesadaran dari perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk terus menjaga dan meningkatkan mutu. Karenanya dibuatlah sebuah sistem SJH (Sistem Jaminan Halal).

Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) tengah digodok DPR. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, meminta agar fatwa halal berada di tangan MUI.

Logo halal pada produk tidak hanya sekedar menjamin ketentraman umat dalam mengkonsumsi produk yang halal dan toyiban. Halal kini telah menjadi nilai jual tambah bagi sebuah produk. Buktinya dengan mencantumkan logo halal ekspor produk makanan pun kini semakin diminati.

Tak sembarang produk impor dari luar negeri berhak memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa mencantumkan logo halal. Apa saja sih syarat dan kriteria tersebut?

Menurut hasil penelitian Dwi Purnomo, STP.,MT., yang diungkapnya dalam ujian sidang terbuka disertasi doktornya beberapa waktu lalu di Institut Pertanian Bogor (IPB), visi halal pemerintah Indonesia dikatakannya bersifat defensif. Artinya selama ini halal hanya dipandang dalam batas-batas tertentu yaitu untuk melindungi konsumen dalam negeri semata.