Masa reses yang lama dianggap menjadi salah satu penyebab lambatnya DPR menyelesaikan ‎Rancangan/Revisi Undang-Undang (RUU). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini setuju masa reses dikurangi, tapi dia menolak masa reses dianggap DPR tidak bekerja.

Kinerja DPR untuk menyusun atau merevisi Undang-undang ternyata berjalan lambat dalam catatan Badan Legislasi (Baleg). Setelah ham‎pir 7 bulan bekerja, baru dua UU disahkan DPR, itupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini terungkap bahwa kinerja legislasi DPR sangat lambat. Indikatornya, baru dua Undang-Undang yang disahkan selama hampir 7 bulan bekerja, itupun berasal dari Perppu pemerintah periode lalu.

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) hari ini, terungkap bahwa DPR sejak dilantik‎ pada Oktober 2014 atau sudah hampir 7 bulan, belum satupun Undang-Undang yang disahkan kecuali Perpu Pilkada dan Perpu Pemda warisan pemerintah periode lalu.

Poltracking Indonesia merilis survei yang menunjukkan bahwa DPR adalah lembaga dengan kinerja paling mengecewakan di mata publik. Ketua DPR Setya Novanto menerima hasil survei itu sebagai masukan.

Memasuki masa sidang IV, DPR akan menggelar paripurna pada pagi ini. Ini merupakan hari pertama masa sidang setelah reses selama satu bulan.

'Bom' SMS mulai dari 'mama minta pulsa', iklan, sampai SMS cabul yang menimpa pengguna jasa telekomunikasi‎ dianggap mengganggu.

DPRD DKI tengah memasuki masa reses hingga 19 Mei mendatang. Mengantongi dana reses sekitar Rp 60 juta, apa saja yang dilakukan oleh para anggota dewan?

Belum adanya izin dari DPR membuat bensin terbaru Pertamina yakni Pertalite belum bisa dijual di SPBU.

Mendagri Tjahjo Kumolo datang menemui pimpinan DPR untuk membahas kemungkinan revisi UU Pilkada. Sampai saat ini Tjahjo menyatakan pemerintah belum setuju untuk adanya revisi.