Untuk mengantisipasi penyalahgunaan lebih lanjut, Depdagri saat ini sedang mengamandemen Kepmendagri Nomor 35/2005 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

BPK menemukan adanya sejumlah uang dari upah pungut pajak daerah yang tidak disetorkan oleh Depdagri ke APBN. Pihak Depdagri mengaku sudah melaporkan hal tersebut melalui pemerintah daerah.

Meski kini IPDN tak hanya berada di Jatinangor, namun pola pengasuhan akan tetap dipertahankan di seluruh IPDN regional. Para praja tetap diwajibkan tinggal di asrama dan juga disediakan pengasuh.

Dari empat wilayah baru yang direncanakan, ternyata hanya tiga wilayah yang siap membuka IPDN regional. Manado, Sulawesi Utara tidak siap. Hal itu disebabkan belum adanya gedung sekolah dan tenaga pengajar.

Mulai 11 Januari mendatang, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tak akan terpusat lagi di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Empat wilayah terpilih untuk mendirikan IPDN regional.

Sidang rakyat yang digelar masyarakat Yogyakarta untuk menolak pilkada, tidak akan merubah ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini bisa menjadi masukan untuk DPR.

Masa jabatan Gubernur DIY yang saat ini diemban oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X akan segera berakhir pada 9 Oktober 2008 mendatang. Depdagri telah mempersiapkan rancangan Keppres.

Mendagri mengeluarkan surat edaran yang mengatur soal calon calon incumbent. Aturan calon independen dalam pilkada diatur.

Fatwa MA terkait kisruh Pilkada Maluku Utara sudah turun pekan lalu. Menteri Dalam Negeri akan berkonsultasi dengan presiden terkait dengan fatwa MA tersebut.

Depdagri memiliki dasar pertimbangan tersendiri saat mengajukan Tanribali Lamo sebagai Pjs Gubernur Sulsel kepada Presiden SBY. Tanri yang dari kalangan TNI dinilai memenuhi kriteria .