"‎Jangan berkonotasi negatif dulu. Tujuan Pilkada lewat DPRD adalah untuk lebih mengefisienkan dan memudahkan prosesnya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Parlemen, Senayan.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menolak argumentasi Koalisi Merah Putih. Dia menilai pemilihan melalui DPRD justru lebih rentan politik uang dibanding Pilkada secara langsung.

Pengamat pemilu Prof Ramlan Surbakti, menilai ketentuan Pilkada dipilih oleh DPRD itu inkonstitusional. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah proses kemunduran dari demokrasi.

DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada yang akan disahkan DPR dalam waktu kurang dari sebulan, patut dicermati bersama. Adalah isu soal pemilihan kepala daerah yang akan dikembalikan pada rezim Orde Baru yaitu melalui DPRD.

Mekanisme baru pemilihan kepala daerah ‎sedang dibahas dalam Panitia Kerja RUU Pilkada di DPR. Salah satu anggota Panja menjelaskan dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada ini.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Pasca pertemuan dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya melanjutkan pertemuan di gedung DPR

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan KPU agar pemilu kada (Pemilu Kada) tahun 2015 diundur ke 2016. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai hal itu tidak pas.

Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?