Ketua MA Harifin Andi Tumpa mengatakan 12 hingga 14 Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) akan dipenuhi pada 2011 ini. Pengadilan ini akan berada di semua ibukota provinsi atau berdasarkan jumlah Pengadilan Tinggi.

Hakim atau biasa dikenal 'wakil Tuhan' harus menjadi pemberi keadilan dalam situasi apapun. Namun, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai keterbatasan dan kebutuhan hidup. Alhasil, mereka pun menuntut kesejahteraan layaknya pekerjaan lainnya.

Para hakim saat ini sedang menggalang kekuatan untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka menuntut kesejahteraan. Langkah yang akan dilakukan oleh para hakim ini dianggap wajar.

Komisi III DPR merespons keras rencana demo hakim di depan Istana Negara. Demo menuntut kesejahteraan tersebut dinilai tak akan berbuah kenaikan gaji bagi mereka.

Para hakim berencana melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara dan DPR untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Aksi dan tuntutan para pengadil ini pantas mendapat dukungan.

Cerita pilu hakim terus mengalir. Namun tuntutan kesejahteraan ini bukan berarti merengek mengemis, karena kesejahteraan yang dituntut berdasarkan undang-undang.

Minimnya kesejahteraan membuat sejumlah hakim bergerak. Mereka mengajak para hakim di seluruh Indonesia untuk aksi turun jalan ke Istana Merdeka dan DPR.

Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung merilis setidaknya ada 110 hakim yang dikenai sanksi. Perinciannya, sebanyak 33 hakim dihukum berat, 13 hakim dihukum sedang, dan 64 hakim dihukum ringan.

PKS menyatakan kasus yang dialami oleh dua kadernya di DPR, Misbakhun dan Arifinto berbeda. PKS menganggap Misbakhun dizalimi sehingga tidak perlu mengundurkan diri layaknya Arifinto.

Mahkamah Agung (MA) telah 3 kali melakukan seleksi hakim adhoc tindak pidana korupsi (tipikor). Namun, dari 3 kali seleksi peminatnya selalu kurang dari target UU. Mengapa?