Huawei akhirnya angkat bicara perihal digerebeknya kantor mereka oleh Direktorat (Ditjen) Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Menurut perusahaan asal China itu, mereka akan mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.

Masalah tenaga kerja asing (TKA) tak berizin yang dipekerjakan Huawei Tech Investment ikut menyita perhatian operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Dari 32 pekerja asing Huawei yang diperiksa oleh Ditjen Imigrasi saat penggerebekan ke kantornya, hanya 20 orang yang bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Sementara 12 orang sisanya tak bisa menunjukkan dokumen seperti paspor dan sejenisnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menahan 20 paspor WNA yang merupakan pekerja Huawei Services. Penahanan paspor ini dilakukan setelah Ditjen Imigrasi menggerebek kantor mereka yang berlokasi di Menara Prudential, Jakarta.

Sebanyak 25 warga negara Cina diamankan Direktorat Jenderal Keimigrasian. Mereka terjaring dalam razia WNA yang tak memiliki izin tinggal di Indonesia.

Dalam penggerebekan ke kantor Huawei, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyita sejumlah dokumen milik pegawai Huawei, yang merupakan bagian dari operasi pengawasan orang asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menggerebek kantor PT Huawei Services yang berlokasi di Prudential Tower, Jakarta Selatan. Penggerebekan ini dibenarkan oleh Kepala Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu.

Kemendagri bekerjasama dengan lima bank terkait pemanfaatan E-KTP dalam kebutuhan administrasi perbankan.

Bebas visa disebut Menpar Arief Yahya merupakan cara ampuh mendatangkan banyak turis. Di lain sisi, pihak Imigrasi ternyata rugi Rp 1 Triliun per tahun.

Lima petugas Bea Cukai bandara internasional Lombok membantu penyelundupan ribuan iPhone. Bagaimana nasib mereka kini?