Sejumlah LSM dari Dewan Perubahan Nasional (DPN) menyambangi kantor Komnas HAM meminta agar Komnas HAM mendesak pemerintah untuk merehabilitasi hak konstitusi warga dan mengeluarkan Perpu Pemilu Khusus.

Penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April menyisakan banyak persoalan menyangkut carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terjadinya berbagai kecurangan.

Pusat Tabulasi Data KPU tiga hari lagi akan 'tutup warung'. Namun hingga kini perolehan suara sementara yang masuk cuma sekitar 10 jutaan dari 171 juta DPT yang berhak untuk nyontreng.

Kelambanan kinerja KPU akhirnya menuai kekisruhan DPT Pemilu 2009. Isu ini lalu dimanfaatkan sekelompok politikus untuk kepentingannya sendiri dengan dalih memperjuangkan hak pilih warga negara.

Pasca pemilu legislatif muncul kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini perlu penyikapan serius dari pemerintah. Presiden SBY pun mesti bertindak.

Menyusul pengumuman hasil hitung cepat perolehan suara parpol kontenstas Pemilu 2009, elit politik gencar melakukan manuver politik. Meski aksi mereka bagian demokrasi, tapi pernyataan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kecurigaa.

DPT Pemilu Legislatif 2009 amburadul. Masyarakat yang seharusnya punya hak pilih tapi banyak yang tak terdaftar. Untuk mengantisipasi hal serupa tak terjadi di Pilpres 2009, petugas KPPS akan mendata door to door.

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus menjadi sorotan dalam Pemilu Legislatif 2009. KPU berdalih, masalah telatnya dana yang menjadi kendala utama.

Penggelembungan DPT dalam Pemilu Legislatif dinilai dilakukan secara sistemik dan terorganisir. Jika penggelembungan suara itu karena  kekacauan administrasi maka tidak mungkin terjadi merata  di Indonesia.

Pemutakhiran DPT Pilpres tinggal beberapa minggu lagi, tapi sampai saat ini fokus masih diarahkan pada hasil perhitungan pemilu legislatif. Banyak pihak mengharapkan agar DPT Pilpres bisa lebih baik daripada DPT Pileg.