Pemerintah membentuk tiga tim reformasi birokrasi baik di tingkat pusat dan daerah. Hal itu sebagai salah satu respons terhadap hasil survei nasional indeks integritas sektor layanan publik sejumlah instansi yang dilakukan KPK.

Survei Integritas KPK 2010 menyebut pelayanan kepolisian dalam pembuatan SIM dan SKCK buruk. Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri siap menindaklanjuti temuan KPK itu.

Pelayanan surat izin mengemudi (SIM) di kepolisian masih masuk dalam pelayanan terburuk. Disarankan wajah pelayanan di bagian SIM diubah.

Dua tahun berturut-turut institusi Kepolisian dan Kemenkum HAM berada di posisi terendah dalam survei integritas yang dilakukan oleh KPK. Hal ini menunjukan reformasi tidak berjalan di kedua institusi bidang hukum tersebut.

Mabes Polri mempertanyakan survei integritas KPK yang menyebut layanan SIM/STNK memiliki integritas rendah. Polri mengklaim telah melakukan banyak perubahan di bidang pelayanan tersebut.

Layanan Lembaga Pemasyarakat (LP) Kemenkum HAM menjadi salah satu lembaga yang punya skor integritas rendah menurut survei KPK. Sebagai menteri yang membawahi LP, Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku memang tidak ada LP yang bisa bagus semuanya.

Penilaian KPK atas layanan di kepolisian yakni terkait SIM dan SKCK masih rendah. Polri pun menyadari hal itu dan segera melakukan langkah perbaikan.

KPK menemukan masih banyak instansi yang mendapat skor rendah dalam Indeks Integritas Nasional tahun ini. KPK akan memanggil instansi-instansi yang mendapat nilai di bawah rata-rata.

KPK rutin melakukan survei integritas berbagai unit layanan instansi pemerintahan setiap tahun. Sudah dua tahun berturut-turut, skor pelayanan di Kepolisian dan Kemenkum HAM rendah.

Indeks Integritas Nasional tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Selama dua tahun berturut-turut, integritas unit layanan di Kepolisian dan Kemenkum HAM juga belum mengalami perbaikan.