Wacana mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada menuai polemik. Pihak Istana menganggap jika wacana ini terus menuai reaksi kontra sebaiknya RUU Pilkada itu ditinjau ulang.

Sejumlah fraksi di DPR menginginkan Pilkada tak langsung alias dikembalikan ke DPRD. Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menyatakan Pilkada langsung tak akan menghentikan kesempatan calon independen yang berniat menjadi Kepala Daerah.

Mayoritas fraksi di DPR menyuarakan usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam RUU Pilkada. Bagaimana sikap Jokowi-JK bila RUU tersebut disahkan?

LSM-LSM pemerhati‎ Pemilu dan demokrasi yang rapat audiensi dengan Panja RUU Pilkada menyatakan sikap menolak Pilkada tak langsung lewat DPRD.

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada mengadakan rapat dengan sejumlah pemerhati pemilu dan demokrasi dari sejumlah LSM. Semua pemerhati Pemilu kompak menolak Pilkada tak langsung alias lewat DPRD.

Pemilihan kepala daerah menjadi wacana perdebatan dalam RUU Pilkada yang sedang digodok DPR. Jika sistem politik Indonsia menganut presidensial, maka kepala daerah seyogianya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan perwakilan melalui DPRD.

Mayoritas fraksi di DPR RI ramai-ramai berubah pandangan politik soal RUU Pilkada yang masih dibahas sampai saat ini. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masuk dalam RUU Pilkada.

Wacana pemilihan kepala daerah yang hanya dipilih oleh DPRD semakin menguat dalam proses pembahasan RUU Pilkada. Perbedaan pandangan antar fraksi di DPR pun sangat jelas terlihat. NasDem sebagai partai yang tak punya kursi di DPR saat ini meminta agar pembahasan RUU Pilkada dihentikan untuk sementara waktu.

Fraksi-fraksi di DPR mulai terbagi ketika membahas RUU Pilkada. Gabungan parpol di koalisi Merah Putih lebih condong untuk memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Tapi kepala daerah DKI yang juga anggota koalisi Merah Putih, Basuki Tjahaja Purnama, justru menyampaikan pendapat yang bertolak belakang.

Proses lobi-lobi dan peristiwa politik telah mengubah haluan pemerintah dan beberapa fraksi di DPR mengenai opsi pemilihan kepala daerah.