Pakar komunikasi politik dari Unand Padang, Najmudin Rasul, menilai pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, soal Sumbar malah merugikan diri sendiri.
Pemprov Sumbar menyiapkan perda khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda itu akan mengatur sanksi kurungan hingga denda bagi pelanggar protokol kesehatan.
Puan Maharani melontarkan pernyataan yang mengundang tanya di acara pengumuman cagub-cawagub Sumbar. Di sela acara pengumuman, terselip harapan Puan. Apa itu?
Pengamat Politik mengkritisi omongan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani yang menyebut 'semoga Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila'.
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade menyoroti pernyataan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, Puan Maharani.