Komisi Yudisial (KY) akhirnya berhasil mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang membebaskan Gayus Tambunan. KY akan segera memeriksa putusan hakim tersebut.

Sejak kasus Gayus Tambunan mencuat, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengusulkan untuk mengkaji gaya hidup pegawai Ditjen Pajak. Dirjen Pajak, Tjiptardjo pun setuju-setuju saja.

Sejumlah pegawai pajak yang diduga terlibat dengan kasus Gayus Tambunan diperiksa secara internal Ditjen Pajak. Termasuk Kasubdit dan Direkturnya.

Kinerja Gayus Tambunan di Ditjen Pajak memang mencurigakan. Hal itu terlihat dari banyaknya wajib pajak yang dimenangkan oleh tim Gayus di bagian banding.

Dirjen Pajak Tjiptardjo mengaku belum berkoordinasi dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengenai 10 orang yang disebut Gayus Tambunan terlibat dalam kasusnya. Namun internal Pajak sedang memeriksa rekan dan atasan Gayus

Sebagai hasil dari pemeriksaan internal Ditjen Pajak, Gayus Tambunan diusulkan untuk dipecat tidak hormat. Surat usulan pemecatan ini sudah dikirimkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

KY memperoleh informasi  awal tentang adanya aliran dana ke salah satu hakim yang menangani perkara Gayus Tambunan di PN Tangerang. Saat ini, tim pengawas hakim sedang melakukan penelusuran kebenarannya.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang menangani perkara Gayus Tambunan segera diperiksa Mahkamah Agung (MA). Jika terbukti ada pelanggaran, hal itu hanya akan berimbas pada pribadi hakim, bukan putusannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang menangani sidang Gayus Tambunan sudah pernah sekali diperiksa Mahkamah Agung (MA). Hakim tersebut akan dipanggil lagi setelah pulang umroh.

KY menilai ada hal yang aneh dalam berkas tuntutan JPU pada pegawai Pajak Gayus Tambunan. Tuntutan 1 tahun penjara dan 1 tahun percobaan dinilai sebagai hal yang tidak serius.