Meski Perpu Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak oleh tiga fraksi di DPR, namun Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin berharap DPR menyadari dan akhirnya menyetujui Perpu itu.

3 Fraksi DPR menolak Perppu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dijadikan Undang-undang (UU). Meski demikian, Menkum HAM Amir Syamsuddin masih yakin Perppu itu akan disahkan menjadi UU.

PDIP, Hanura dan Gerindra secara tegas menolak Perppu No 1 Tahun 2013 untuk dijadikan undang-undang.

DPR akhirnya mengundang pemerintah untuk menjelaskan alasan keluarnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Rapat digelar malam ini di Komisi III DPR.

Tubagus Dedi Suwendi Gumelar (Miing) adalah salah satu komedian yang sukses duduk di kursi wakil rakyat di Pileg 2009 silam. Namun kekalahan di Pilwakot Tangerang membuat karier politiknya terhenti.

Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) DPRD Kota Surabaya menganggap keputusan Gubernur Jatim dalam menerbitkan surat keputusan pelantikan Toni Tamatompol menjadi anggota DPRD menggantikan almarhum Imanuel F Lumoindong salah.

Hamdan Zoelva baru saja terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Akil Mochtar. Beban berat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK ada di pundak eks anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Refly Harun menyatakan ada proses yang janggal saat DPR memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim MK. Indonesian Legal Roundtable (ILR) berharap agar KPK ikut mengusut kejanggalan ini.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menyebut ada proses yang janggal saat DPR memperpanjang masa jabatan Akil Mochtar sebagai hakim MK. Pernyataan itu diamini langsung anggota komisi III DPR.