Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin M Najamudin, divonis bebas oleh atas kasus dugaan korupsi yang melibatkannya. Meski sudah bebas, Mendagri Gamawan Fauzi belum akan mengaktifkan kembali Agusrin sebagai gubernur.

Hakim sebenarnya adalah profesi yang mulia. Kepadanyalah warga negara mencari keadilan. Namun jika mengeluhkan gaji hakim terlalu rendah, Ketua MA Harifin Tumpa menyarankan untuk tidak berprofesi sebagai hakim.

Hakim Syarifuddin ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait kasus kepailitan perusahaan garmen, PT SCI. Syarifuddin langsung diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim PN Jakpus.

Remunerasi telah dinikmati aparat penegak hukum. Meski demikian penyakit suap masih saja menjangkiti, sebut saja menjangkiti hakim Syarifuddin. Remunerasi ditengarai hanya bisa menyelesaikan korupsi kecil.

Remunerasi atau kenaikan gaji yang diterima hakim tidak menjadi jaminan penyakit bernama suap rontok. Penangkapan hakim Syarifuddin oleh KPK menjadi salah satu contohnya.

Sepanjang kurun waktu Januari-Maret 2011, sebanyak 16 orang hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) diberi hukuman karena melanggar kode etik. Dari jumlah tersebut, 5 hakim dihukum berat, 5 dihukum sedang dan sisanya dihukum ringan.

Sejatinya, lembaga tinggi Negara serupa DPR menjadi tumpuan harapan seluruh anak negeri agar bisa memperoleh hak-hak dasar mereka setelah menunaikan kewajiban dalam berbagai pemilu. Namun realitanya sungguh memuakkan.

Oposisi Libia sudah menyusun "peta jalan" politik untuk negara itu jika dan ketika Kolonel Gaddafi jatuh dari kekuasaan.

Terdakwa kasus suap DGS BI, Baharuddin Aritonang keberatan dengan pemblokiran rekening yang dilakukan KPK. KPK pun menegaskan tidak bisa sembarangan membuka blokir rekening, karena harus dengan keputusan majelis hakim.

Sekitar 12 PRT menyapu, mengepel lantai, membersihkan kaca lobi PN Jakpus. Mereka melakukan itu untuk memberikan dukungan terhadap sekitar 162 PRT yang menggugat pemerintah membuat UU PRT.