Sidang paripurna DPR terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri kembali sepi pengunjung. Dari 550 orang anggota dewan hanya 60 orang yang hadir. Tapi di daftar hadir tercatat 284 orang membubuhkan tanda tangannya.

Dalih stabilitas ekonomi, sistematik penyelamatan perbankan, dan ancaman sistem pembayaran seolah-olah menjadi retorika semata. Refleksi phobia pemerintah terhadap krisis 1997/1998 namun enggan memetik pelajaran dari sejarah BLBI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kekhususan kewenangan KPK ke Mabes Polri. Hal itu dilakukan saat KPK kembali menjalani pemeriksaan.

Sembilan jam diperiksa Mabes Polri, 4 pimpinan KPK dicecar sekitar 30 pertanyaan. Pencekalan buronan kasus BLBI, Joko Tjandra, menjadi materi utama pemeriksaan.

Testimoni Antasari Azhar memang menjadi dasar pemeriksaan polisi atas pimpinan dan staf di KPK. Pertanyaan seputar pencekalan Anggoro Widjaja dan pencabutan surat cekal Joko S Tjandra.

Puluhan Massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggeruduk KPK. Mereka menuntut agar KPK mengusut tuntas kasus Bank Century.

Mabes Polri telah mengirim surat pemanggilan kedua untuk pimpinan dan staf KPK. Polri berharap setelah dikirimnya surat ini, pimpinan dan staf KPK segera memenuhi panggilan.

Desakan agar kasus dugaan korupsi BLBI di BDNI dengan tersangka Syamsul Nursalim untuk dilanjutkan ke gugatan pidana terbentur aturan. Kejaksaan mengaku tidak bisa lagi melakukan penyidikan yang melibatkan konglomerat itu.

Presiden diminta untuk mendorong KPK untuk segera menangani skandal Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun. Presiden juga harus melarang Polri yang diduga menghambat KPK masuk menanganinya.

Kejaksaan Agung akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Menkeu Sri Mulyani terkait temuan wanprestasi dari Syamsul Nursalim atas aset Rp 4,758 triliun. Syamsul sendiri hingga kini tidak diketahui keberadaannya.