Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (RUU Perkim) mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) menghapus biaya izin mendirikan bangunan (IMB) terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Bencana alam yang sering melanda Indonesia tak mempengaruhi pasar properti nasional. Pelaku properti sudah memetakan daerah-daerah rawan bencana sebagai daerah yang tak potensial untuk bisnis properti.

Pemerintah tengah menyiapkan skema subsidi kredit perumahan bagi masyarakat menengah bawah di sektor informal (tak berpenghasilan tetap), sehingga mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan kredit perbankan.

Pemerintah terus mendesak agar seluruh pemerintah daerah menggratiskan biaya pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi masyarakat menengah bawah.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta diimbau membuat tata ruang bawah tanah untuk menekan kemacetan. "Misalnya Plasa Senayan dan Senayan City ditembus," ujar Ketua REI.

Bank Indonesia (BI) terus menyusun aturan yang mewajibkan bank untuk mengumumkan besaran suku bunga dasar kreditnya atau prime lending rate. Ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi bank ke nasabah.

Perkembangan pembangunan properti di Indonesia masih berpusat di Jabodetabek karena permintaan yang masih besar. Di wilayah ini, Jakarta masih menjadi basis pusat bisnis properti Indonesia.

Pengembang properti meminta pemerintah mempermudah kepemilikan properti bagi pihak asing. Sehingga banyak warga asing yang bisa menanamkan investasinya di sektor properti.

Bank Indonesia (BI) mengharapkan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan properti sebesar Rp 500 miliar dalam acara Real Estate Indonesia (Expo) 2010.

Jumlah pembiayaan perbankan syariah ke sektor properti hingga akhir September 2010 baru mencapai 1,8% dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 61 triliun atau sekitar 1,2 triliun.