Selain transaksi mencurigakan, harta kekayaan yang tak wajar juga bisa menjadi alternatif untuk melacak tindak pidana korupsi. Pendekatan ini dinilai dapat menjerat para koruptor dengan lebih optimal.

Para anggota Parlemen Antikorupsi Asia Tenggara (SEAPAC) menyepakati <I>Medan Declaration</I> dalam sidang umum yang berlangsung di Medan, Sumut. Kesepakatan itu mencakup berbagai komitmen parlemen dalam pemberantasan korupsi.

Susno menyebut dirinya sebagai whistle blower terhadap kasus pajak PT Arwana dan penyelewengan dana pengamanan Pilgub Jabar. Kalau dirinya tidak mengungkap, maka dua kasus itu tidak pernah terbongkar.

Terpidana narkoba, Thomas Claudius Ali Junaidi (38) menjadi <i>justice collaborator</i> pertama di Indonesia yang mendapatkan keringanan hukuman. Keringanan hukuman serupa dapat diberikan kepada <i>justice collaborator</i> kasus korupsi dan pencucian uang.

Mahkamah Agung (MA) menilai putusan kasasi yang mengampuni pemakai narkoba karena telah mengungkap mafia narkoba sudah bijaksana. Hal ini sesuai dengan semangat justice collaborator.

Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara reviewer bagi Haiti dan Kyrgyzstan untuk pelaksanaan proses review implementasi UNCAC tahun keempat (2013-2014).

Kepala PPATK M Yusuf menyatakan draft RUU Perampasan Aset yang disusun oleh pihaknya mencakup hal pidana yang begitu luas. Bahkan kekayaan pejabat yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya bisa dipidanakan.

Agenda delegasi Indonesia yang dipimpin Wamenkum HAM Denny Indrayana ke Den Haag berakhir di Kampus Universitas Leiden Belanda. Di kampus tertua di Belanda ini, delegasi mempelajari mengenai justice collaborator.

Di Singapura, gratifikasi dalam bentuk jasa termasuk seks sudah diatur dalam UU. Pimpinan KPK menilai seharusnya gratifikasi seks juga bisa dicantumkan dalam undang-undang untuk menunjang pembuktian sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Wakil Presiden Boediono mendukung konsep Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membangun sistem integritas nasional. Diharapkan sistem ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.