PT Adhi Karya Tbk (ADHI) memutuskan meninggalkan konsep kereta monorel untuk moda transportasi massal di Jabodetabek, menjadi LRT.

Komitmen terhadap penyelesaian kasus HAM berat menjadi salah satu PR yang dinantikan di era Presiden Joko Widodo. Mengapa penanganan kasus itu tak kunjung selesai?

Setidaknya ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum ada titik terangnya. Karena itu, Ketua Komnas HAM Hafid Abbas berharap pemerintahan Jokowi memberi kejelasan penyelesaian atas kasus-kasus tersebut.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung terselesaikan. Ketua MPR Zulkifli Hasan menawarkan lembaganya menjadi fasilitator penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

Pemerintah terus didesak untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu yang menggantung penanganan perkaranya.

Salah satu janji kampanye Jokowi-JK saat mencalonkan diri sebagai presiden untuk ‎menuntaskan kasus HAM masa lalu. JK mengatakan pemerintah masih terus berusaha.

Hari HAM sedunia jatuh pada 10 Desember 2014. Komnas HAM berencana akan memberikan penghargaan Anugerah HAM 2014 pada 2 tokoh yang jasa-jasanya luar biasa besar pada perlindungan HAM yakni Munir Said Thalib dan Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo.

Dalam pertemuan para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung Prasetyo sempat menyinggung perkembangan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Apakah kasus pelanggaran berat ini akan diselesaikan?

Jaksa Agung Prasetyo dan 31 kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam laporannya, ‎ia memaparkan kejaksaan telah mengerjakan beberapa kasus HAM berat.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai jika Presiden Jokowi serius dengan janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM, maka Jaksa Agung baru harus segera menuntaskan kasus-kasus HAM yang tak kunjung selesai.