"‎Itu (soal pengaturan uji publik) nanti kalau sudah masuk ke dalam Undang-undang, pasti ada caranya bagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah, atau dengan cara apapun untuk menjadi efektifnya ketentuan peraturan itu‎," kata Amir.

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

‎PDIP mengklaim telah berhasil melobi anggota DPR yang berasal dari parpol Koalisi Merah Putih. PDIP yakin lobinya akan benar-benar sukses, utamanya lobi ke anggota DPR yang gagal terpilih lagi.

Satu hari jelang rapat sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, kubu pro pilkada langsung menyatakan telah berhasil melobi sejumlah fraksi pro pilkada via DPRD. Ada 4 fraksi yang disebut telah berhasil dilobi.‎

Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.

Mantan Wakil Ketua MK‎, Dr Harjono, menyatakan pilkada via DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Menurutnya, pilkada via DPRD mempersulit calon-calon independen maju dalam kancah pilkada.

Polemik RUU Pilkada terus saja bergulir dan bahkan diwarnai perubahan sikap dari satu partai politik. Energi dan perhatian masyarakat tersita untuk mendorong Pilkada secara langsung terus berlanjut, tanpa perubahan menjadi Pilkada lewat DPRD.

Dalam perkembangan pembahasan RUU Pilkada, Partai Demokrat mengajukan opsi ketiga yaitu menyetujui Pilkada langsung dengan 10 syarat. Opsi baru ini tengah dibahas tim perumus RUU Pilkada sebelum diputuskan dalam rapat paripurna 25 September.