Kemarin ribuan buruh demo terkait sistem outsourcing yang masih berlaku. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendesak Menakertrans Muhaimin Iskandar menyelesaikan masalah ini.

Ribuan buruh yang melakukan aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini menuntut kenaikan upah. Menyikapi tuntutan tersebut, Menakertrans Muhaimin Iskandar, meminta kepada kepala daerah untuk obyektif dalam menentukan upah minimum di wilayahnya masing-masing.

Sekitar 8 ribu buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia Jabar akan melakukan aksi demo di depan Gedung Sate. Rencananya aksi ini juga digelar di seluruh kota di Indonesia.

Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), melakukan unjuk rasa menuntut upah layak dan menolak sistem outsourcing. Aksi buruh ini sempat memblokir jalan.

Selama ini permasalahan penentuan upah buruh adalah adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dengan buruh soal pengertian Upah Minimum Regional (UMR).

Pemerintah akan mengkaji kelayakan upah buruh di seluruh daerah Indonesia. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah aksi demo buruh seperti yang terjadi di Bekasi beberapa hari lalu.

Banyak pemda yang memutuskan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/UMK) sarat dengan kepentingan politik sehingga menetapkan UMP diluar dari kemampuan pengusaha.

Keputusan Pemprov Kepri yang hanya menaikan upah di Batam Rp 8 ribu mengecewakan buruh. Pemerintah diminta harus membedakan gaji buruh untuk

UMP ditetapkan Disnakertrans DKI Rp 1.497.838. Penetapan angka ini dilakukan setelah Disnakertrans menggelar rapat dengan Dewan Pengupahan. Rapat yang berlangsung tertutup disayangkan DPRD DKI.

UMP untuk Ibukota dinaikkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dari Rp 1.290.000 menjadi Rp 1.497.838. Angka ini dinilai yang paling baik karena sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL).