Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memastikan pihaknya akan menerbitkan Pergub untuk dapat menggunakan pagu APBD 2014. Menurut Ahok segala sesuatu nantinya langsung dipertanggujawabkan ke Mendagri Tjahjo Kumolo, bukan lagi ke DPRD.

Peraturan Daerah (Perda) untuk menggunakan APBD DKI 2015 batal terealisasi dan sekarang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mesti menerbitkan Pergub terkait pengunaan pagu ABPD 2014. Hal ini dinilai menjadi kerugian buat masyarakat Ibukota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berterima kasih kepada sejumlah anggota DPRD DKI yang mendukung langkahnya menerapkan sistem e-budgeting.

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan pembangunan.

Lurah Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Bambang Novianto, ikut membandingkan RAPBD 2015 versi Pemprov dan DPRD. Dia kaget, ternyata ada pengadaan pakaian hansip sebesar Rp 65 juta yang sebelumnya tidak diajukan.

Seluruh lurah dan camat di Jakarta sore ini dikumpulkan oleh Ahok. Mereka diminta memilih satu dari dua dokumen APBD DKI 2015 dan memberikan pernyataannya sesuai atau tidak dengan yang mereka ajukan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melaporkan dugaan adanya dana siluman dalam RAPBD ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 masih terus bergulir. Dokumen APBD yang sempat dikembalikan Kemendagri beberapa waktu lalu, sudah dilengkapi dan dikirim kembali oleh Pemprov DKI.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengomentari soal kebijakan Presiden Jokowi yang melarang pejabat untuk tak rapat di hotel. Aher, begitu Ahmad Heryawan akrab disapa menyatakan sudah sejak dulu ia menerapkan hal tersebut.

Rano Karno didapuk menjadi Plt Gubernur Banten menggantikan Ratu Atut yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Rano akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).