detikFinance
Menaker Pastikan UMP 2026 Akan Ikuti Putusan MK
"Jadi, pemerintah wajib dan kita kemudian berkomitmen untuk melaksanakan keputusan MK," kata Yassierli.
Senin, 13 Okt 2025 15:53 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, MAKI Usul Mulai dari Buat Perppu
Presiden Prabowo menyampaikan dukungan atas RUU Perampasan Aset. MAKI mengusulkan Prabowo memulai dari membuat Perppu Perampasan Aset.
Jumat, 02 Mei 2025 06:28 WIB
detikBali
Turis Asing Nyambi Kerja, Serikat Pekerja Sebut Belum Ada Ketegasan
Fenomena turis asing bekerja ilegal di Bali jadi sorotan. FSPM minta pemerintah tegas atasi masalah ini agar tidak merugikan masyarakat lokal.
Rabu, 30 Apr 2025 18:25 WIB
detikBali
Puluhan Buruh Geruduk Puspem Badung, Sampaikan 19 Poin Tuntutan
Aliansi Perjuangan Rakyat Bali menggeruduk Puspem Badung dan menyampaikan 19 tuntutan serangkaian peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu (30/4/2025).
Rabu, 30 Apr 2025 14:23 WIB
detikSumbagsel
Ancaman Penjara Bagi WP yang Sengaja Tak Lapor SPT Pajak Bertahun-tahun
WP berpotensi dikenakan sanksi pidana dan denda pada sanksi pidana jika sengaja tak lapor SPT pajak selama bertahun-tahun.
Kamis, 10 Apr 2025 21:21 WIB
detikFinance
Sengaja Tak Lapor SPT Pajak Bertahun-tahun Bisa Dipenjara!
Wajib pajak pribadi dapat melapor SPT Tahunan tanpa sanksi hingga 11 April 2025. Keterlambatan dapat berakibat denda dan sanksi pidana. Lapor segera!
Kamis, 10 Apr 2025 14:55 WIB
6 Foto
detikJogja
Pakar di Jogja Kritik Pengesahan UU TNI, Singgung Kemenangan Elite Politik
DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-Undang. Sejumlah pakar di Jogja angkat bicara soal disahkannya UU tersebut.
Kamis, 20 Mar 2025 17:08 WIB
detikNews
MAKI Anggap UU Perampasan Aset Lebih Menakutkan daripada Penjara Terpencil
Prabowo melempar wacana untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai ide Prabowo itu realistis.
Rabu, 19 Mar 2025 08:17 WIB
detikFinance
Bertahun-tahun Malas Lapor SPT Pajak Bisa Dipenjara!
Warga negara dengan NPWP wajib lapor SPT Tahunan. Keterlambatan dapat berakibat sanksi administratif hingga pidana. Laporkan tepat waktu untuk hindari risiko.
Jumat, 21 Feb 2025 13:56 WIB
detikNews
Golkar Dukung Susun Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Harmonisasi Pengaturan
Opsi membahas putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT) 20% menggunakan sistem omnibus law mencuat. Golkar setuju.
Selasa, 14 Jan 2025 08:56 WIB