Presiden Prabowo Subianto menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai prioritas nasional, menjamin dana dan logistik tersedia penuh.
Kementerian Sosial intensifkan penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dapur umum beroperasi, bantuan untuk pemulihan ekonomi dan isian rumah disiapkan.
Said Abdullah menekankan pentingnya koordinasi cepat dalam pengajuan anggaran bencana TNI. Alokasi Rp 500 miliar tersedia untuk penanganan di Sumatera 2025.
Banjir dan longsor di Kabupaten Bandung diakui WALHI sebagai akibat krisis ekologis. Mereka mendesak pemerintah untuk audit tata ruang dan pemulihan ekosistem.
Isu surat pemerintah Aceh perlu ditempatkan dalam konteks Aceh yang memiliki karakter sosial, politik, dan strategis yang berbeda dibanding provinsi lain.