Fraksi Gerindra menilai temuan Pansus Angket selama ini cenderung melemahkan KPK.

Hak angket KPK yang digulirkan DPR menuai kecaman banyak pihak. Berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta juga menyatakan menolak hak angket KPK.

Penolakan atas penggunaan hak angket KPK oleh DPR terus disuarakan. ILUNI dan BEM UI besok akan menggelar aksi di DPR.

ILUNI UI mengkritik keras atas penggunaan hak angket KPK oleh DPR. Mereka menilai hak angket ini adalah serangan balik koruptor.

Elemen masyarakat yang bersuara menolak revisi UU KPK semakin banyak. Akankah suara mereka didengar oleh DPR dan pemerintah?

18 kali upaya dari kalangan anti reformasi mencoba melemahkan KPK lewat revisi melalui judicial review. Kini pelemahan itu kembali terjadi via revisi UU KPK.

Para aktivis antikorupsi menganggap bahwa revisi UU KPK adalah upaya nyata untuk melumpuhkan KPK.

Puluhan aktivis tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menggelar aksi diam saat Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla hadir di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (7/3/2015).

Dukungan terhadap dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, terus mengalir di daerah. Di Yogya, warga bersama berbagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menggelar aksi tandatangan dan mengenakan pita hitam.