Penggunaan perangkat penguat sinyal atau repeater mulai mengkhawatirkan. Padahal, pemakaian repeater ilegal bisa diancam pidana penjara enam tahun serta denda Rp 600 juta.

Kondisi jaringan telekomunikasi di Mentawai yang dilanda gempa dan tsunami dilaporkan sempat tersendat. Sementara untuk wilayah di sekitar Gunung Merapi tak ada masalah.

Genap satu tahun Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menkominfo, belum ada program yang dirasa berdampak nyata pada rakyat. Onno W Purbo lantas mengemukakan tiga contoh program yang dinilainya bisa berdampak langsung terhadap masyarakat. 

Layanan pita lebar Wimax nampaknya masih belum akan unjuk gigi tahun ini. Akses internet cepat nirkabel yang sempat ditunggu-tunggu itu terancam molor lagi kehadirannya hingga 2011 mendatang.

Pasca gempa 7,2 SR yang mengguncang provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada pukul 05.15 WIB pagi ini, Kementerian Kominfo menyatakan jaringan telekomunikasi di area itu masih beroperasi dengan baik meski sempat terjadi kelangkaan energi di sejumlah infrastruktur BTS.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa boleh saja telah menyampaikan sikap final pemerintah terhadap penyediaan menara telekomunikasi yang sepenuhnya tertutup bagi asing. Namun kenyataannya, campur tangan asing di industri ini masih dimungkinkan.

Komisi I DPR-RI meminta Menkominfo untuk mengusut dugaan adanya izin palsu dalam mendirikan bangunan menara milik penyedia tower dan operator. Di Tangerang misalnya, dari 1280 tower yang ada hanya 430 tower yang punya IMB.

BRTI bersama Kementrian Kominfo tengah mengkaji dan mengevaluasi tentang diperlukannya penambahan pemain di jasa SLI, mengingat pasar dari layanan tersebut konon masih cukup besar.

Bakrie Telecom mengaku siap membuka akses jaringan layanan seluler di 79 kota tahun ini tanpa memerlukan investasi tambahan. Pemilik lisensi fixed wireless access (FWA) itu menyiapkan belanja modal US$ 200 juta untuk 2010 ini.

DPR menilai kasus perubuhan menara telekomunikasi yang berulang kali terjadi di Kabupaten Badung, Bali, sarat dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan Bupati Badung ini pun dianggap sebagai bentuk arogansi kepala daerah.