detikTravel

Kemenpar Gali Potensi Wisata Religi Lewat Zikir Akbar

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tak hanya mendukung potensi wisata alam untuk membuat pariwisata Indonesia sukses di mata dunia.

Rabu, 26 Apr 2017 16:08 WIB

detikTravel

BUMN Pertegas Komitmen Dukung Industri Pariwisata

Komitmen BUMN untuk mengembangkan pariwisata kembali dipertegas.

Sabtu, 22 Apr 2017 17:19 WIB

Sepakbola

Persib Bandung: Menunggu Taji Investasi Bernilai Selangit

Persib Bandung jadi kandidat juara Liga 1. Maung Bandung mempunyai skuat dengan nilai investasi 'wow'.

Kamis, 13 Apr 2017 11:15 WIB

detikNews

Sidang Korupsi e-KTP, Jaksa Hadirkan 10 Saksi dari Tim Teknis

Para saksi sidang korupsi e-KTP berasal dari Kemdagri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), maupun Lembaga Sandi Negara (LSN).

Kamis, 13 Apr 2017 10:25 WIB

detikNews

Sidang Kasus e-KTP, 10 Saksi dari ITB dan BPPT Dipanggil

Jaksa KPK memanggil 10 orang saksi untuk hadir dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Para saksi itu berasal dari ITB dan BPPT.

Rabu, 12 Apr 2017 18:37 WIB

detikNews

Hakim MK Saldi Isra Langsung Tanda Tangani Pakta Integritas

Saldi Isra resmi menjabat hakim MK 2017-2022. Kedatangan Saldi disambut 8 hakim konstitusi di Gedung MK.

Selasa, 11 Apr 2017 11:59 WIB

detikNews

Ketua MK: Saya Harap Saldi Isra Bawa Perbaikan di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat berharap hakim konsitusi yang baru Saldi Isra membawa perbaikan di MK.

Minggu, 09 Apr 2017 07:05 WIB

detikNews

4 Hakim MK Tak Setuju Cabut Wewenang Mendagri Batalkan Perda

Alasannya, dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di presiden.

Rabu, 05 Apr 2017 18:35 WIB

detikNews

MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda

Namun putusan itu tidak bulat. Ada 4 hakim konstitusi yang tidak setuju, yaitu Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida, dan Manahan Sitompul.

Rabu, 05 Apr 2017 16:59 WIB

detikNews

MK Tolak Penjarakan Pria Hidung Belang

Robby Abbas meminta agar para hidung belang yang menikmati jasanya ikut dipenjara. Permohonan itu ditolak MK karena MK bukan pembentuk UU.

Rabu, 05 Apr 2017 14:30 WIB